SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim menilai masih banyak peraturan daerah (perda) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Karena itu, mereka mendorong sinergi antara kalangan pengusaha dengan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Dedy Suhajadi mengatakan bahwa sinergi antara pemda dan dunia usaha adalah prasyarat utama untuk mendorong perekonomian. "Investasi lahir dari dunia usaha. Dari investasi itulah perekonomian bisa bergerak maju. Pemda semestinya tidak bertindak kontraproduktif dalam memajukan perekonomian daerah," ujarnya kemarin.
Pertumbuhan ekonomi Jatim sebenarnya menunjukkan pergerakan yang positif dari waktu ke waktu. Pada semester I 2010, ekonomi Jatim tumbuh 6,18 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,9 persen. "Jika Pemda semakin ramah terhadap investasi, kami yakin perekonomian Jatim bisa semakin terkatrol,'' imbuh Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Kalangan pengusaha juga menilai pemda belum terlalu akomodatif terhadap kepentingan dunia usaha. Itu terlihat dengan masih banyaknya perda bermasalah. Sepanjang 2009, Jatim menerima usul penolakan perda terbanyak kedua dari Kementerian Keuangan, yakni
291 perda. Saat ini, 91 perda sudah dibatalkan, dua perda lain mendapatkan teguran langsung, empat perda direvisi, dan 194 perda belum ditindaklanjuti.
Evaluasi dari Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan bahwa banyak perda yang mengatur ketentuan pajak dan retribusi malah menghambat, bahkan merusak iklim investasi di daerah. Dari 1.379 perda yang mengatur ketentuan pajak dan retribusi, 31 persen di antaranya malah kontra produktif.
''Perda-perda tersebut terindikasi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, upaya untuk memacu dinamika ekonomi produktif di masyarakat menjadi tumpul,'' tandas Dedy.
Caps goalie miffed by nachos on ice during goal
1 jam yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar